Sabtu, 22 Oktober 2016

Makalah Permasalahan Kebakaran Hutan di Riau



BAB I
PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang
Di Indonesia kebakaran hutan dan lahan menjadi hal yang biasa terjadi karena memang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan-hutan. Penyebab kebakaran hutan yang paling sering terjadi adalah karena pembakaran yang secara sengaja dilakukan baik oleh perusahaan ataupun perseorangan. Ada banyak peraturan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan akan tetapi kebanyakan hanya mengabaikannya. Hal tersebut dikarenakan penegakan hukum dan kesadaran dari manusiannya sendiri yang rendah. Terjadi disfungsi[1] dari komponen-komponen seperti masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Mereka tidak melakukan peran mereka dengan baik sehingga masih banyak terjadi masalah pembakaran hutan dan lahan di Indonesia secara illegal. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama berbagai komponen tersebut dalam upaya melestarikan dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran seperti pembakaran hutan dan sebagainya.
Dampak yang ditimbulkan sangatlah besar  bagi masyarakat didaerah tersebut karena terjadinya kabut asap akibat pembakaran hutan. Tetapi masyarakat juga memiliki inisiatif tindakan yaitu dengan membentuk sebuah gerakan. Salah satunya di Riau terdapat Gerakan Riau Melawan Asap. Selain masyarakat bagaimanakah seharusnya peran pemerintah setempat dan bagaimanakah kenyataannya sekarang. Pemerintah sangat diharapkan bisa mencari solusi dalam mengatasi banyaknya pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan banyak masalah. Pemerintah Daerah tersebut  tentunya mengerti kondisi masyarakat dan daerahnya sehingga sudah seharusnya pemerintah memiliki solusi dan penyelesaian dari masalah tersebut.
Masalah kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kejadian ini terjadi setiap tahun secara berulang, khususnya di Provinsi Riau dan Provinsi lainya. Perlu dipahami bahwa, instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk petani, perusahaan-perusahaan perkebunan dan HTI (Hutan Tanama Indusri), merupakan mata rantai yang tidak terputus yang terkait langsung dengan kebakaran hutan ini. Dampak kebakaran hutan yang paling menonjol adalah terjadinya kabut asap yang merugikan kesehatan masyarakat dan terganggunya sistem transportasi sungai, darat, laut, dan udara serta mempengaruhi sendi-sendi perekonomian lainnya.
1.2         Rumusan Masalah
           Dari Latar Belakang tersebut maka penyusun, merumuskan beberapa masalah yaitu :
1.      Pengertian hutan dan lahan gambut ?
2.      Penyebab dan dampak Kerusakan kebakaran hutan dan Lahan Gambut  di Provinsi Riau ?
3.      Bagaimana Pencegahan dan penaggulangan kebakaran hutan di Provinsi Riau?
4.      Aspek Hukum Pradilan Kebakaran Hutan dan Lahan gambut terhadap Perusahaan di Riau ?
1.3           Tujuan Makalah
1.    Untuk Dapat Mengetahui Pengertian hutan dan lahan gambut.
2.    Untuk Dapat Mengetahui Penyebab dan dampak Kerusakan kebakaran hutan dan Lahan Gambut  di Provinsi Riau.
3.    Untuk Dapat Mengetahui Bagaimana Pencegahan dan penaggulangan kebakaran hutan di Provinsi Riau.
4.    Mengetahui Aspek Hukum Pradilan Kebakaran Hutan dan Lahan gambut terhadap Perusahaan di Riau




BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hutan dan lahan (Gambut)
2.1.1 Pengertian Hutan
Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia.
Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Definisi hutan yang disebutkan di atas, terdapat unsur-unsur yang meliputi:
a)      Suatu kesatuan ekosistem.
b)      Berupa hamparan lahan.
c)      Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
d)      Mampu memberi manfaat secara lestari
Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menenpatikan posisi penting sebagai paru-paru dunia.
2.1.2 Pengertian Lahan (Gambut)
1. Pengertian Lahan
Lahan atau land dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis[2] yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang.
2. Lahan Gambut
Lahan gambut adalah bentang lahan yang tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya anaerobik. Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama sehingga membentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan lebih dari 50 cm.
Sebagian besar lahan gambut masih berupa hutan yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa langka. Hutan gambut mempunyai kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Karbon tersimpan mulai dari permukaan hingga di dalam dalam tanah, mengingat kedalamannya bisa mencapai lebih dari 10 meter.
Tanah gambut memiliki kemampuan menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam hidrologi, seperti mengendalikan banjir saat musim penghujan dan mengeluarkan cadangan air saat kemarau panjang. Kerusakan yang terjadi pada lahan gambut bisa menyebabkan bencana bagi daerah sekitarnya.
2.2  Penyebab dan dampak Kerusakan kebakaran hutan dan Lahan Gambut  di Provisi Riau
2.2.2  Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan (Gambut)
1.  Kebakaran yang Disebabkan oleh Alam
Ada beberapa kejadian alam yang bisa menyebabkan kebakaran hutan terjadi. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam biasanya tidak menimbulkan dampak luas. Dan biasanya, kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam tidak menimbulkan kerugian sebesar kebakaran hutan yang disebabkan oleh kesengajaan manusia. Berikut beberapa kejadian alam yang bisa memicu timbulnya kebakaran hutan.
·      Musim kemarau panjang. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat berakibat naiknya suhu di berbagai wilayah termasuk hutan. Suhu yang tinggi tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan.
·      Sambaran petir. Sambaran petir juga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Perubahan iklim yang terjadi akibat penyebab pemanasan global juga bisa menyebabkan seringnya sambaran petir itu terjadi.
·      Ground fire (Tanah Api). Ground fire merupakan kebakaran yang terjadi di dalam lapisan tanah. Musim kemarau berkepanjangan merupakan penyebab dari kebakaran dalam tanah ini. Biasanya, kebakaran ini terjadi di daerah yang memiliki lahan gambut sehingga lahan gambut tersebut terbakar ketika suhu udara naik seiring kemarau panjang yang terjadi.
Meskipun kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam sangat mungkin terjadi, sayangnya bencana kebakaran hutan yang melanda Indonesia setiap tahunnya merupakan bencana yang terjadi akibat kesengajaan manusia.               
2. Kebakaran yang Disebabkan Kesengajaan Manusia
Bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang telah terjadi di Indonesia sejak lama. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah nyatanya belum mampu mencegah bencana serupa terulang di tahun berikutnya. Lalu faktor apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran hutan bila ditinjau dari faktor manusia itu sendiri? Berikut ini penjelasan mengenai penyebab kebakaran hutan akibat faktor manusia.
·         Pembakaran lahan tidak terkendali akan memberikan dampak akibat hutan gundul. Penyebab kebakaran hutan yang terjadi akibat kesengajaan manusia. Pembukaan lahan perkebunan biasanya merupakan latar belakang dilakukannya pembakaran lahan. Dalam skala kecil, kebakaran ini masih bisa diatasi. Sayangnya, jika kebakaran ini merupakann ulah perusahaan besar dan dalam skala besar, akan sangat sulit untuk memadamkan api dalam kebakaran. Kebakaran seperti ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di lahan gambut atau rawa.
·         Konflik antara Perusahaan dan Masyarakat pemilik lahan. Perusahaan yang ingin mengambil alih lahan dari masyarakat pemilik lahan biasanya melakukan pembakaran terhadap lahan yang disengketakan. Pembakaran lahan dapat berakibat lahan menjadi terdegradasi sehingga nilai lahan berkurang. Dengan cara tersebut, perusahaan akan lebih mudah merebut lahan dari masyarakat yang memiliki lahan.
·         Protes oleh penduduk lokal. Penduduk lokal yang merasa lahannya direbut juga sering melakukan pembakaran lahan sebagai bentuk protes karena perusahaan perkebunan merebut lahan milik mereka.
·         Faktor ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki sedikit biaya biasanya melakukan cara instan untuk membuka lahan. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan baru.
·         Kurangnya penegakan hukum. Meskipun aturan mengenai pembakaran hutan jelas-jelas dilarang, namun karena hukum yang diberikan bagi yang melanggar masih sangat lemah, akibatnya banyak juga oknum yang melanggar aturan dan membakar hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.
2.2.3 Dampak yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan
Kebakaran hutan tidak hanya berdampak terhadap ekologi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan saja. Namun dampak dari kebakaran hutan ternyata mencakup bidang-bidang lain.
Menurut Rully Syumanda (2003), menyebutkan ada 4 aspek yang terindikasi sebagai dampak dari kebakaran hutan yaitu :
1. Dampak Terhadap Sosial, Budaya, dan Ekonomi.
1)   Terganggunya aktivitas sehari-hari; Asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan secara otomatis mengganggu aktivitas manusia sehari-hari, apalagi bagi yang aktivitasnya dilakukan di luar ruangan.
2)   Menurunnya produktivitas; Terganggunya aktivitas manusia akibat kebakaran hutan dapat mempengaruhi produktivitas dan penghasilan.
3)   Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di dan sekitar hutan; Selain itu, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari mengolah hasil hutan, dengan terbakarnya hutan berarti hilang pula area kerja (mata pencarian).
4)   Meningkatnya Kebakaran hutan akan memusnahkan sebagian spesies dan merusak keseimbangan alam sehingga spesies-spesies yang berpotensi menjadi tidak terkontrol. Selain itu, terbakarnya hutan akan membuat sebagian binatang kehilangan habitat yang kemudian memaksa mereka untuk keluar dari hutan seperti hariamau, gajah, monyet, dan binatang lain.
5)   Terganggunya kesehatan; Kebakaran hutan berakibat pada pencemaran udara yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, antara lain infeksi saluran pernafasan (ISPA), sesak nafas, iritasi kulit, iritasi mata, dan lain-lain.
6)   Tersedotnya anggaran negara; Setiap tahunnya diperlukan biaya yang besar untuk menangani (menghentikan) kebakaran hutan.
7)   Menurunnya devisa negara. Hutan telah menjadi salah satu sumber devisa negara baik dari kayu maupun produk-produk non kayu lainnya, termasuk pariwisata. Dengan terbakarnya hutan sumber devisa akan musnah. Selain itu, menurunnya produktivitas akibat kebakaran hutan pun pada akhirnya berpengaruh pada devisa negara.
2. Dampak Terhadap Ekologis dan Kerusakan Lingkungan.
1.    Hilangnya sejumlah spesies; selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Bebrabagai spesies endemik (tumbuhan maupun hewan) terancam punah akibat kebakaran hutan.
2.    Erosi, Hutan dengan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Ketika tanaman musnah akibat kebakaran hutan akan menyisakan lahan hutan yang mudah terkena erosi baik oleh air hujan bahkan angin sekalipun.
3.    Alih fungsi hutan; Kawasan hutan yang terbakar membutuhkan waktu yang lama untuk kembali menjadi hutan. Bahkan sering kali hutan mengalami perubahan peruntukan menjadi perkebunan atau padang ilalang.
4.    Penurunan kualitas air; Salah satu fungsi ekologis hutan adalah dalam daur hidrologis. Terbakarnya hutan memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan menyerap dan menyimpan air hujan.
5.    Pemanasan global; Kebakaran hutan menghasilkan asap dan gas CO2 dan gas lainnya. Selain itu, dengan terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Keduanya berpengaruh besar pada perubahan iklim dan pemansan global.
3. Dampak Terhadap Hubungan Antar Negara;
Asap hasil kebakaran hutan menjadi masalah serius bukan hanya di daerah sekitar hutan saja. Asap terbawa angin hingga ke daerah lain bahkan mencapai berbagai negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
4. Dampak Terhadap Perhubungan dan Pariwisata;
Kebakaran hutan pun berdampak pada pariwisata baik secara langsung ataupun tidak. Dampaknya seperti ditutupnya obyek wisata hutan dan berbagai sarana pendukungnya, terganggunya transportasi, terutama transportasi udara. Kesemunya berakibat pada penurunan tingkat wisatawan secara nasional.
2.3 Pencegahan dan penaggulangan Kebakaran hutan dan Lahan  di Provinsi Riau
Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena hal ini akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon yang mati begitu juga dengan binatang. Dengan berkurangnya pohon, lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbondioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Dengan banyaknya binatang yang mati maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Umumnya, kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau dan terjadi dengan begitu cepat sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat parah bagi lahan pertanian dan kehutanan.
2.3.1        Cara Pencenggahan Kebakaran Hutan dan Lahan
1.      Memperingatkan warga sekitar hutan untuk tidak membakar rumput atau puing-puing.
2.      Memeriksa peraturan setempat tentang perijinan dan pembatasan larangan pembakaran.
3.      Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan.
4.      Memastikan api tersebut mati setelah melakukan pembakaran
5.      Jangan melakukan aktifitas pembakaran ketika cuaca berangin
6.      Menyiapkan peralatan pemadam kebakaran
7.      Jangan meroko ketika melakukan kerjaan atau kegiatan yang dilakukan di hutan.
8.      Menghubungi Departemen/Dinas/Lembaga perhutanan setempat atau penjaga hutan setempat ketika tampak tanda-tanda kebakaran.
9.      Warga dan petugas kehutanan harus saling bekerja sama untuk    menjaga hutan di sekitar tempat kediaman mereka.
Pencegahan hutan dari kebakaran merupakan hal penting yang harus dipelajari dan diketahui oleh warga dan petugas yang tinggal di wilayah sekitar hutan. Kadang hal kecil yang dianggap sepele menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan yang menghabiskan biaya besar dan menyebabkan kerusakan ekosistem yang fatal. Sehingga penting bagi siapapun memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang akan menyebabkan hutan kebakaran.
2.3.2        Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.
Pemerintah belum membentuk undang-undang khusus terkait larangan tersebut namun sebagai penegakan hukumnya, pemerintah telah menyisipkan tentang larangan membakar hutan dan lahan dalam beberapa regulasi atau kebijakan yang berlaku. Sebagai perwakilan pemerintah, Agung Laksono dalam wawancaranya menyatakan bahwa mengantisipasi pembakaran hutan dan lahan disertai langkah represif melalui penegakan hukum. Terlebih 95 persen kebakaran hutan akibat ulah manusia, bukan karena faktor alam. Karenanya, pelakunya jangan hanya ditangkap, tapi harus diadili dan dihukum seberat-beratnya. Musibah ini juga berimbas pada kesehatan warga sekitar, kebakaran hutan akan ditanggulangi dengan cara peledakan bom air menggunakan pesawat udara. Dalam melakukan water bom ini memerlukan helikopter besar yang mampu mengangkut sekitar 5-7 tujuh ton air. Karenanya, pemerintah akan menyewa helikopter jika tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu untuk mengatasi kebakaran hutan yang terjadi, ada beberapa petunjuk cara pemadaman yang dipublikasikan agar masyarakat dapat membantu pemadaman. Adapun petunjuk tersebut adalah:

1. Persiapan
a)      Pembentukan kelompok kerja (Manggala Agni)
b)      Briefing tugas masing-masing regu dan anggota regu
c)      Membuat skema proses tindakan pengendalian bencana insitu (medan aksi)
d)      Sistem komunikasi dan koordinasi lapangan yang disepakati
e)      Penentuan titik koordinasi lapangan
f)       Penentuan titik penempatan masing-masing regu mengurung kawasan terbakar
g)      Kendali aksi dan supervisory lapangan
h)      Tindakan P3K dan evakuasi terhadap korban jika ada
i)       Penentuan jalur evakuasi

2.    Proses pemadaman dan pengendalian
Ketika peristiwa kebakaran sudah terjadi, maka tindakan pemadaman secara langsung sangat tidak efektif dan juga menimbulkan resiko yang amat besar. Jadi langkah pemadaman dilakukan secara tidak langsung yaitu memutus perambatan atau penjalaran nyala api.
Kebakaran lahan dan kabut asap telah mengganggu kehidupan masyarakat. Kerugian akibat kebakaran lahan serta kabut asap diperkirakan miliaran rupiah. Kerugian tersebut mulai dari sisi kerusakan lingkungan, terhambatnya kegiatan ekonomi, hingga terganggunya kesehatan warga. Akibat kebakaran, ribuan hektar hutan dan lahan rusak. Satwa yang menghuni kawasan yang terbakar juga terancam mati. Di bidang ekonomi, kabut asap terutama mengganggu jadwal penerbangan. Kabut asap juga menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu karena kualitas udara menurun.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Riau telah mengerahkan REGU PEMADAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Riau juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla..
1.      Menyurati dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
2.      Melakukan koordinasi dengan Balai Besar KSDA Riau tentang kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
3.      Menyurati pihak Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
4.      Melakukan patroli pemantauan dan pengendalian daerah rawan kebakaran hutan dan lahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5.      Melakukan monitoring kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan.
6.      Melakukan pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan.
7.      Melakukan kegiatan sosial dengan membagikan masker kepada masyarakat yang terkena dampak kabut asap.
8.      Menyebarkan Maklumat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di bidang kehutanan, perkebunan dan pertanian

2.4.  Aspek Pradilan Kebakaran Hutan dan Lahan (Gambut)
2.4.1 Penegakan Hukum terhadap Para Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan
Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  telah mengeluarkan beberapa regulasi/kebijakan yang mengatur tentang kebakaran hutan dan lahan, yaitu:
A.    Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Peraturan ini mengamanatkan adanya perlindungan terhadap kawasan hutan agar penyelenggaraan kehutanan itu sesuai dengan asas dan tujuannya. Peraturan ini juga mengatur pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang sengaja membakar hutan. Hal ini dikarenakan kedudukan hutan sebagai penentu sistem penyangga kehidupan, hutan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestarianya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitanya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah. Tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten atau Kota.

B. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Dalam peraturan undang-undang ini memberikan sanksi pidana bagi orang-perorangan yang sengaja membuka dan atau mengelola lahan dengan cara pembakaran yang berakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Artinya sudah sangat jelas di dalam undang-undang ini, baik pihak individu maupun perusahan yang ingin membuka lahan dengan cara membakar tidak diperkenankan karen dampak yang timbul akibat kebakaran sangat berbahaya. Sanksi : Pasal 108 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2014.

C. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang ini mempunyai pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi dan Hak Konsistitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat indonesia serta mahluk hidup lain.
2.      Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Disamping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai keanekaraggaman hayati dan sumber daya  alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintergrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.
Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunya produksi pangan, terganggunya kesediaan air, tersebarnya hama penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaraggaman hayati. Terganggunya ketersedian air inilah yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan sulit untuk dipadamkan.
Undang-undang ini sangat mementingkan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan, di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ketika kita singkronkan dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, tentunya prinsip yang ada di dalam undang-undang ini tidak terlaksana, dan apabila ini tidak dicegah mulai sekarang sangat mungkin terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak buruk bagi kelangsungan hutan dan kehidupan manusia.  Undang-undang ini juga mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran lahan. Pasal 108 setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00. Yang mana dalam Pasal 69 tersebut perbuatan yang dilarang adalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

D. Peraturan Daerah mengenai Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebagian besar daratan Provinsi Riau sehingga mendesak dibuatnya beberapa peraturan daerah guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Adapun peraturan yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Riau yang berkaitan dengan karhutla yaitu:
1.      PERGUB Riau Nomor.27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
Peraturan Gubernur ini memuat tentang tata cara pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengingat bencana asap tidak hanya dirasakan oleh masyarakat disekitar hutan yang terbakar tetapi sudah dirasakan oleh masyarakat di negara tetangga.
Pelaksanaan tatacara pengendalian bencana asap ini akibat kebakaran hutan dan lahan dilakukan mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana yang dilakukan oleh organisasi terstruktur yang dibentuk oleh peraturan ini.
2.        PERGUB Riau Nomor.11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian   Kebakaran Hutan dan Lahan
Sebagai upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan harus dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.
Peraturan ini sengaja dibentuk untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap bencana asap yang tidak hanya melanda daerah sekitar kebakaran tetapi juga melanda negara tertangga. Dalam peraturan ini dibentuk Tim Reaksi Cepat yang bertugas untuk melakukan pencegahan serta pemadaman ketika terjadi kebakaran bersama dengan tim lainnya yang juga dibentuk sebagai pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan.  Kedua ketentuan tersebut dibentuk untuk memfasilitasi pemerintahan dan masyarakat dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan.
Namun dalam praktiknya, penegakan hukum dilapangan sering tidak sesuai dengan penegakan hukum yang seharusnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam Putusan Nomor.328/Pid.B/2013/PN.Siak yang menjatuhkan hukuman pidana penjaras elama 3 bulan penjara kepada Rustam, pelaku pembakaran hutan dan lahan yang tertangkap tangan sedang melakukan pembakaran lahan di Jalan Lintas RAPP Desa Sengkemang Koto Gasib, Kabupaten Siak. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut pelaku dengan pidana penjara selama 6 bulan. Hal ini tentu menjadi cerminan bahwa penegakan hukum dilapangan masih sangat lemah meskipun undang-undang telah menetapkan sanksi pidana minimun khusus terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

2.4.2        Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus pembakaran lahan hutan di Riau terhadap 15 perusahaan.

Kepolisian Daerah (Polda) Riau resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus pembakaran lahan hutan di Riau terhadap 15 perusahaan. Penghentian penyidikan bertolak belakang dengan semangat awal polisi yang melakukan penyelidikan hingga telah menetapkan beberapa tersangka. Pucuk pimpinan Polri mesti memberikan penjelasan dan klarifikasi utuh kepada masyarakat terkait keputusan tersebut.
Pemerintahan sebelumnya sangat semangat bakal menuntaskan kasus kebakaran lahan hutan yang menghabiskan ribuan hektare di berbagai titik api. Bahkan, kementerian kehutanan melakukan pembahasan serius dengan DPR, khususnya di Komisi IV dalam rangka mengatasi kebakaran hutan. Belakangan, dengan dihentikannya penyidikan kasus kebakaran hutan di Riau, justru menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Penyidikan mestinya tak melulu melalui pendekatan pidana. Namun juga melalui pendekatan UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan.
Menurut Menkompolhukam Luhut Binsar Panjaitan belum dapat memberikan banyak komentar. Pasalnya, pihaknya akan meminta penjelasan dari pihak kepolisian setempat, apakah memang karena faktor pidana sulit ditemukan pelakunya.
Mengenai penghentian penyidikan untuk 15 kasus kebakaran oleh korporasi oleh Polda Riau. Jangan berspekulasi sebelum mempelajarinya perihal kebijakan itu sebagai bentuk kepastian hukum atau untuk melindungi para investor. upaya penegakan hukum bukan hanya pidananya saja, memang itu bisa diefektifkan tapi sudah ada upaya lain seperti pembekuan sampai pencabutan izin.
Selain itu, perlu adanya peningkatakan kapasitas dalam penegakan hukum (law enforcement) dari Polri maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Kepolisian tingkatkan kemapuan investigasi agar pelaku kebakaran hutan dan lahan jangan sampai lolos, Perusahaan yang sudah diberi kepercayaan untuk mendapatkan izin pengelolaan lahan yang luas harus punya kemampuan untuk melindunginya. "Audit harus terus dilakukan agar perusahaan punya kemampuan mencegah kebakaran.
Polda Riau pada 2015  menangani 18 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan. Namun, hanya tiga kasus yang melibatkan PT Langgam Inti Hibrindo, PT Palm Lestari Makmur, PT Wahana Subur Sawit yang dinyatakan lengkap dan layak untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tiga perusahaan di atas telah sampai di pengadilan dan bahkan ada perusahaan yang dinyatakan inkrah meski diputus bebas, yakni PT Langgam Inti Hibrindo.
Sementara itu, 15 perusahaan lainnya yakni PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya Timber, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam dan PT Rimba Lazuardi. Semuanya adalah perusahaan yang bergerak di Hutan Tanaman Industri (HTI), sedangkan tiga lainnya yakni PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, PT PAN Uniter dan PT Riau Jaya Utama bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit.
Mayoritas perusahaan yang di SP3 tersebut bersengketa dengan lahan masyarakat sehingga mementahkan dua alat bukti yang sebelumnya dapat menjerat sebagai tersangka. Ia mengatakan, Polda Riau siap meladeni jika ada masyarakat atau lembaga yang berupaya melakukan praperadilan terkait SP3 kasus itu.
Mengenai SP3 tersebut pada tanggal 19 Oktober 2016 Tim Advokasi yang terdiri dari 10 Orang mewakili warga Pekanbaru yang merasa dirugikan atas kebijakan terebut. Tim advokasi datang ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dengan nomor Gugatan No.15/PID/PRA-2016/PN.PBR.(Berita Riau Pos)












BAB III
PENUTUP

3.1  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.      Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas.
2.      Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan disebabkan oleh dua factor yaitu  fktor alam dan factor kesengajaan manusia.    
3.      Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan beberapa peraturan daerah didaerah sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun penegakan dilapangan masih sangat lemah.
4.      Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur dampak dari pembakaran hutan dan lahan namun berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan pembakaran hutan dan lahan.

3.1 Saran
Merujuk pada kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran berupa:
1.        Penegakan hukum dilapangan harus lebih diperkuat, pemerintah harusnya menerbitkan undang-undang khusus mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sehingga dapat menjadi upayapreventif maupun represif dalam penanggulangan masalah kebakaran hutan dan lahan. Dikarenakan peraturan yang ada dirasa kurang efektif dalam menanggulangi masalah pembakaran hutan dan lahan.
2.        Pemerintah harus melibatkan peran serta masyarakat demi meningkatkan pengawasan terhadap pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

  

























DAFTAR PUSTAKA

Prasetiyo, Teguh. 2012. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers
Said Sampara, dkk. 2011, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media
Syahrin, Alwi. 2009. Beberapa Isu Hukum lingkungan Kepidanaan. Medan: Softmedia
SetaraPres6. Adhi Prayitno,dkk. 2015. Penguatan Program Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis Masyarakat. Riau: UR Pres
Arief A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Dephutbun RI.
Budiardjo  Miriam,  Dasar-Dasar llmu Politik, Jakarta, 2008: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Bisri Ilhami, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Perinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Riau Pos, 20 Oktober 2016.SP3 digugat,kapolda merasa dibantu.hlm 1 dan 3
Harian Umum Haluan Riau, 20 Oktober 2016.SP3 Karhutla digugat .hlm 1 dan 7




[1] http://kbbi.web.id/disfungsi
[2] http://artikata.com/arti-351070-siklis.html (berhubungan tentang siklus)

2 komentar:

  1. LEGENDAQQ .NET
    Kami Hadirkan Permainan Baru 100% FAIR PLAY Dari LegendaQQ.Net. :) 1 ID Untuk 8 Games :
    ADU Q
    BANDAR Q
    BANDAR POKER
    POKER
    DOMINO 99
    CAPSA SUSUN
    SAKONG
    BANDAR 66 NEW

    Nikmati Bonus-Bonus Menarik Yang Bisa Anda Dapatkan Di Situs Kami LegendaQQ.Net. info Situs Resmi, Aman Dan Terpercaya ^^ Keunggulan LegendaQQ.Net :
    - Tingkat Persentase Kemenangan Yang Besar
    - Kartu Anda Akan Lebih Bagus
    - Bonus TurnOver Atau Cashback Di Bagikan Setiap 5 Hari
    - Bonus Referral Dan Extra Refferal Seumur Hidup
    - Minimal Deposit & Withdraw Hanya 20.000,-
    - Tidak Ada Batas Untuk Melakukan Withdraw/Penarikan Dana
    - Pelayanan Yang Ramah Dan Memuaskan
    - Dengan Server Poker-V Yang Besar Beserta Ribuan pemain Di Seluruh Indonesia,
    - LegendaQQ.Net Pasti Selalu Ramai Selama 24 Jam Setiap Harinya.
    - Permainan Menyenangkan Dengan Dilayani Oleh CS cantik, Sopan, Dan Ramah.

    Fasilitas BANK yang di sediakan :
    - BCA
    - Mandiri
    - BNI
    - BRI
    - Danamon

    Tunggu Apa Lagi Guyss..
    Let's Join With Us At LegendaQQ.Net ^^
    Untuk info lebih jelas silahkan hubungi CS kami :
    - BBM : 2AE190C9
    - Facebook : LegendaqqPoker

    Link Alternatif :
    - www.legendaqq(dot)net
    - www.legendapelangi(dot)com
    NB : untuk login android / iphone tidak menggunakan www dan spasi ya boss ^_^

    BalasHapus
  2. Stainless Steel Case For The HTC Vive
    I had titanium trim as seen on tv tried the new titanium watch Stainless Steel Case for the HTC Vive. A gold titanium alloy few titanium dental times we got a good, clean titanium dental implants and periodontics and comfortable grip.

    BalasHapus