BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Di Indonesia kebakaran hutan dan lahan
menjadi hal yang biasa terjadi karena memang sebagian besar wilayahnya terdiri
dari hutan-hutan. Penyebab kebakaran hutan yang paling sering terjadi adalah
karena pembakaran yang secara sengaja dilakukan baik oleh perusahaan ataupun
perseorangan. Ada banyak peraturan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan
akan tetapi kebanyakan hanya mengabaikannya. Hal tersebut dikarenakan penegakan
hukum dan kesadaran dari manusiannya sendiri yang rendah. Terjadi disfungsi[1] dari komponen-komponen
seperti masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Mereka tidak melakukan peran
mereka dengan baik sehingga masih banyak terjadi masalah pembakaran hutan dan
lahan di Indonesia secara illegal. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama
berbagai komponen tersebut dalam upaya melestarikan dan menjaga lingkungan agar
tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran seperti pembakaran hutan dan
sebagainya.
Dampak yang ditimbulkan sangatlah
besar bagi masyarakat didaerah tersebut
karena terjadinya kabut asap akibat pembakaran hutan. Tetapi masyarakat juga
memiliki inisiatif tindakan yaitu dengan membentuk sebuah gerakan. Salah
satunya di Riau terdapat Gerakan Riau Melawan Asap. Selain masyarakat
bagaimanakah seharusnya peran pemerintah setempat dan bagaimanakah kenyataannya
sekarang. Pemerintah sangat diharapkan bisa mencari solusi dalam mengatasi
banyaknya pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan banyak masalah.
Pemerintah Daerah tersebut tentunya
mengerti kondisi masyarakat dan daerahnya sehingga sudah seharusnya pemerintah
memiliki solusi dan penyelesaian dari masalah tersebut.
Masalah kebakaran hutan telah menjadi isu
nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kejadian ini
terjadi setiap tahun secara berulang, khususnya di Provinsi Riau dan Provinsi
lainya. Perlu dipahami bahwa, instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk
petani, perusahaan-perusahaan perkebunan dan HTI (Hutan Tanama Indusri),
merupakan mata rantai yang tidak terputus yang terkait langsung dengan
kebakaran hutan ini. Dampak kebakaran hutan yang paling menonjol adalah
terjadinya kabut asap yang merugikan kesehatan masyarakat dan terganggunya
sistem transportasi sungai, darat, laut, dan udara serta mempengaruhi
sendi-sendi perekonomian lainnya.
1.2
Rumusan Masalah
Dari Latar Belakang
tersebut maka penyusun, merumuskan beberapa masalah yaitu :
1. Pengertian
hutan dan lahan gambut ?
2.
Penyebab dan dampak Kerusakan kebakaran
hutan dan Lahan Gambut di Provinsi Riau ?
3.
Bagaimana Pencegahan dan penaggulangan kebakaran
hutan di Provinsi Riau?
4.
Aspek Hukum Pradilan Kebakaran Hutan dan
Lahan gambut terhadap Perusahaan di Riau ?
1.3
Tujuan Makalah
1.
Untuk Dapat Mengetahui Pengertian
hutan dan lahan gambut.
2.
Untuk Dapat Mengetahui Penyebab
dan dampak Kerusakan kebakaran hutan dan Lahan Gambut di Provinsi Riau.
3.
Untuk Dapat Mengetahui Bagaimana
Pencegahan dan penaggulangan kebakaran hutan di Provinsi Riau.
4.
Mengetahui Aspek Hukum Pradilan
Kebakaran Hutan dan Lahan gambut terhadap Perusahaan di Riau
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hutan dan lahan (Gambut)
2.1.1 Pengertian Hutan
Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak
tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan,
rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan
berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus
hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi
yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh
dunia.
Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Definisi
hutan yang disebutkan di atas, terdapat unsur-unsur yang meliputi:
a) Suatu kesatuan ekosistem.
b) Berupa hamparan lahan.
c) Berisi sumberdaya alam hayati
beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang
lainnya.
d) Mampu memberi manfaat secara lestari
Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan
hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling
ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai
subekosistem global menenpatikan posisi penting sebagai paru-paru dunia.
2.1.2
Pengertian Lahan (Gambut)
1.
Pengertian Lahan
Lahan atau land
dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua
komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis[2]
yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah,
batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang
ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya
itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan
di masa mendatang.
2. Lahan Gambut
Lahan gambut
adalah bentang lahan yang tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna
dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya anaerobik.
Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama sehingga membentuk
lapisan-lapisan dengan ketebalan lebih dari 50 cm.
Sebagian besar
lahan gambut masih berupa hutan yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa
langka. Hutan gambut mempunyai kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah yang
besar. Karbon tersimpan mulai dari permukaan hingga di dalam dalam tanah,
mengingat kedalamannya bisa mencapai lebih dari 10 meter.
Tanah gambut
memiliki kemampuan menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya. Oleh karena
itu perannya sangat penting dalam hidrologi, seperti mengendalikan banjir saat
musim penghujan dan mengeluarkan cadangan air saat kemarau panjang. Kerusakan
yang terjadi pada lahan gambut bisa menyebabkan bencana bagi daerah sekitarnya.
2.2
Penyebab dan dampak Kerusakan kebakaran
hutan dan Lahan Gambut di Provisi Riau
2.2.2
Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan
(Gambut)
1. Kebakaran yang Disebabkan oleh Alam
Ada beberapa kejadian alam yang bisa
menyebabkan kebakaran hutan terjadi. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh
faktor alam biasanya tidak menimbulkan dampak luas. Dan biasanya, kebakaran hutan
yang disebabkan oleh faktor alam tidak menimbulkan kerugian sebesar kebakaran
hutan yang disebabkan oleh kesengajaan manusia. Berikut beberapa kejadian alam
yang bisa memicu timbulnya kebakaran hutan.
·
Musim kemarau panjang. Musim kemarau yang
berkepanjangan dapat berakibat naiknya suhu di berbagai wilayah termasuk hutan.
Suhu yang tinggi tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan.
·
Sambaran petir. Sambaran petir juga dapat
berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Perubahan iklim yang terjadi akibat penyebab pemanasan
global juga bisa menyebabkan seringnya sambaran petir itu
terjadi.
·
Ground fire (Tanah Api). Ground fire
merupakan kebakaran yang terjadi di dalam lapisan tanah.
Musim kemarau berkepanjangan merupakan penyebab dari kebakaran dalam tanah ini.
Biasanya, kebakaran ini terjadi di daerah yang memiliki lahan gambut sehingga
lahan gambut tersebut terbakar ketika suhu udara naik seiring kemarau panjang
yang terjadi.
Meskipun kebakaran hutan yang disebabkan
oleh faktor alam sangat mungkin terjadi, sayangnya bencana kebakaran hutan yang
melanda Indonesia setiap tahunnya merupakan bencana yang terjadi akibat
kesengajaan manusia.
2. Kebakaran yang
Disebabkan Kesengajaan Manusia
Bencana kabut asap yang disebabkan oleh
kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang telah terjadi di Indonesia sejak
lama. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah nyatanya belum mampu
mencegah bencana serupa terulang di tahun berikutnya. Lalu faktor apa saja yang
dapat menyebabkan kebakaran hutan bila ditinjau dari faktor manusia itu
sendiri? Berikut ini penjelasan mengenai penyebab kebakaran hutan akibat faktor
manusia.
·
Pembakaran lahan tidak terkendali akan
memberikan dampak
akibat hutan gundul. Penyebab kebakaran hutan yang terjadi akibat
kesengajaan manusia. Pembukaan lahan perkebunan biasanya merupakan latar
belakang dilakukannya pembakaran lahan. Dalam skala kecil, kebakaran ini masih
bisa diatasi. Sayangnya, jika kebakaran ini merupakann ulah perusahaan besar
dan dalam skala besar, akan sangat sulit untuk memadamkan api dalam kebakaran.
Kebakaran seperti ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di lahan gambut atau
rawa.
·
Konflik antara Perusahaan dan Masyarakat pemilik
lahan. Perusahaan yang ingin mengambil alih lahan dari masyarakat pemilik lahan
biasanya melakukan pembakaran terhadap lahan yang disengketakan. Pembakaran
lahan dapat berakibat lahan menjadi terdegradasi sehingga nilai lahan
berkurang. Dengan cara tersebut, perusahaan akan lebih mudah merebut lahan dari
masyarakat yang memiliki lahan.
·
Protes oleh penduduk lokal. Penduduk lokal yang
merasa lahannya direbut juga sering melakukan pembakaran lahan sebagai bentuk
protes karena perusahaan perkebunan merebut lahan milik mereka.
·
Faktor ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat
lokal yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki sedikit biaya biasanya
melakukan cara instan untuk membuka lahan. Mereka membakar hutan untuk membuka
lahan baru.
·
Kurangnya penegakan hukum. Meskipun aturan
mengenai pembakaran hutan jelas-jelas dilarang, namun karena hukum yang
diberikan bagi yang melanggar masih sangat lemah, akibatnya banyak juga oknum
yang melanggar aturan dan membakar hutan secara besar-besaran untuk membuka
lahan. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.
2.2.3 Dampak yang ditimbulkan kebakaran hutan dan
lahan
Kebakaran hutan tidak hanya berdampak
terhadap ekologi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan saja. Namun dampak dari
kebakaran hutan ternyata mencakup bidang-bidang lain.
Menurut Rully Syumanda (2003), menyebutkan
ada 4 aspek yang terindikasi sebagai dampak dari kebakaran hutan yaitu :
1. Dampak Terhadap Sosial, Budaya, dan Ekonomi.
1)
Terganggunya aktivitas sehari-hari; Asap yang diakibatkan
oleh kebakaran hutan secara otomatis mengganggu aktivitas manusia sehari-hari, apalagi bagi yang
aktivitasnya dilakukan di luar ruangan.
2)
Menurunnya produktivitas; Terganggunya aktivitas
manusia akibat kebakaran hutan dapat mempengaruhi produktivitas dan
penghasilan.
3)
Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di dan
sekitar hutan; Selain itu, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari
mengolah hasil hutan, dengan terbakarnya hutan berarti hilang pula area kerja
(mata pencarian).
4)
Meningkatnya Kebakaran hutan akan memusnahkan sebagian
spesies dan merusak keseimbangan alam sehingga spesies-spesies yang berpotensi
menjadi tidak terkontrol. Selain itu, terbakarnya hutan akan membuat sebagian binatang
kehilangan habitat yang kemudian memaksa mereka untuk keluar dari hutan seperti
hariamau, gajah, monyet, dan binatang lain.
5)
Terganggunya kesehatan; Kebakaran hutan berakibat pada
pencemaran udara yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan
manusia, antara lain infeksi saluran pernafasan (ISPA), sesak nafas, iritasi
kulit, iritasi mata, dan lain-lain.
6)
Tersedotnya anggaran negara; Setiap tahunnya diperlukan
biaya yang besar untuk menangani (menghentikan) kebakaran hutan.
7)
Menurunnya devisa negara. Hutan telah menjadi salah
satu sumber devisa negara baik dari kayu maupun produk-produk non kayu lainnya,
termasuk pariwisata. Dengan terbakarnya hutan sumber devisa akan musnah. Selain
itu, menurunnya produktivitas akibat kebakaran hutan pun pada akhirnya
berpengaruh pada devisa negara.
2. Dampak Terhadap Ekologis dan Kerusakan Lingkungan.
1. Hilangnya
sejumlah spesies; selain membakar aneka flora,
kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Bebrabagai
spesies endemik (tumbuhan maupun hewan)
terancam punah akibat kebakaran hutan.
2. Erosi,
Hutan dengan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Ketika tanaman musnah
akibat kebakaran hutan akan menyisakan lahan hutan yang mudah terkena erosi
baik oleh air hujan bahkan angin sekalipun.
3. Alih
fungsi hutan; Kawasan hutan yang terbakar membutuhkan waktu yang lama untuk
kembali menjadi hutan. Bahkan sering kali hutan mengalami perubahan peruntukan
menjadi perkebunan atau padang ilalang.
4. Penurunan
kualitas air;
Salah satu fungsi ekologis hutan adalah dalam daur hidrologis. Terbakarnya
hutan memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan menyerap dan menyimpan air
hujan.
5. Pemanasan global; Kebakaran hutan
menghasilkan asap dan gas CO2 dan gas lainnya. Selain itu, dengan terbakarnya
hutan akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Keduanya
berpengaruh besar pada perubahan iklim dan pemansan global.
3. Dampak Terhadap Hubungan
Antar Negara;
Asap hasil kebakaran hutan menjadi
masalah serius bukan hanya di daerah sekitar hutan saja. Asap terbawa angin
hingga ke daerah lain bahkan mencapai berbagai negara tetangga seperti
Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
4. Dampak Terhadap Perhubungan
dan Pariwisata;
Kebakaran hutan pun berdampak pada
pariwisata baik secara langsung ataupun tidak. Dampaknya seperti ditutupnya obyek wisata
hutan dan berbagai sarana pendukungnya, terganggunya transportasi, terutama
transportasi udara. Kesemunya berakibat pada penurunan tingkat wisatawan secara
nasional.
2.3 Pencegahan
dan penaggulangan Kebakaran hutan dan Lahan di Provinsi Riau
Kebakaran hutan merupakan hal yang
berbahaya karena hal ini akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan
terbakarnya hutan, maka banyak pohon yang mati begitu juga dengan binatang.
Dengan berkurangnya pohon, lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas
karbondioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Dengan banyaknya
binatang yang mati maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Umumnya,
kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau dan terjadi dengan begitu cepat
sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat parah bagi lahan pertanian dan
kehutanan.
2.3.1
Cara Pencenggahan
Kebakaran Hutan dan Lahan
1.
Memperingatkan warga sekitar hutan untuk tidak membakar rumput atau
puing-puing.
2.
Memeriksa peraturan setempat tentang perijinan dan pembatasan larangan
pembakaran.
3.
Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah
ditentukan.
4.
Memastikan api tersebut mati setelah melakukan pembakaran
5.
Jangan melakukan aktifitas pembakaran ketika cuaca berangin
6.
Menyiapkan peralatan pemadam kebakaran
7.
Jangan
meroko ketika melakukan kerjaan atau kegiatan yang dilakukan di hutan.
8.
Menghubungi
Departemen/Dinas/Lembaga perhutanan setempat atau penjaga hutan setempat
ketika tampak tanda-tanda kebakaran.
9.
Warga
dan petugas kehutanan harus saling bekerja sama untuk menjaga
hutan di sekitar tempat kediaman mereka.
Pencegahan hutan dari kebakaran merupakan
hal penting yang harus dipelajari dan diketahui oleh warga dan petugas yang
tinggal di wilayah sekitar hutan. Kadang hal kecil yang dianggap sepele menjadi
penyebab terjadinya kebakaran hutan yang menghabiskan biaya besar dan menyebabkan
kerusakan ekosistem yang fatal. Sehingga penting bagi siapapun memiliki
pengetahuan tentang hal-hal yang akan menyebabkan hutan kebakaran.
2.3.2
Kebijakan
Pemerintah dalam Menanggulangi Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.
Pemerintah
belum membentuk undang-undang khusus terkait larangan tersebut namun sebagai
penegakan hukumnya, pemerintah telah menyisipkan tentang larangan membakar
hutan dan lahan dalam beberapa regulasi atau kebijakan yang berlaku. Sebagai
perwakilan pemerintah, Agung Laksono dalam wawancaranya menyatakan bahwa
mengantisipasi pembakaran hutan dan lahan disertai langkah represif melalui
penegakan hukum. Terlebih 95 persen kebakaran hutan akibat ulah manusia, bukan
karena faktor alam. Karenanya, pelakunya jangan hanya ditangkap, tapi harus
diadili dan dihukum seberat-beratnya. Musibah ini juga berimbas pada kesehatan
warga sekitar, kebakaran hutan akan ditanggulangi dengan cara peledakan bom air
menggunakan pesawat udara. Dalam melakukan water bom ini memerlukan helikopter
besar yang mampu mengangkut sekitar 5-7 tujuh ton air. Karenanya, pemerintah
akan menyewa helikopter jika tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan.
Selain
itu untuk mengatasi kebakaran hutan yang terjadi, ada beberapa petunjuk cara
pemadaman yang dipublikasikan agar masyarakat dapat membantu pemadaman. Adapun
petunjuk tersebut adalah:
1. Persiapan
a)
Pembentukan
kelompok kerja (Manggala Agni)
b)
Briefing
tugas masing-masing regu dan anggota regu
c)
Membuat
skema proses tindakan pengendalian bencana insitu (medan aksi)
d)
Sistem
komunikasi dan koordinasi lapangan yang disepakati
e)
Penentuan
titik koordinasi lapangan
f)
Penentuan
titik penempatan masing-masing regu mengurung kawasan terbakar
g)
Kendali
aksi dan supervisory lapangan
h)
Tindakan
P3K dan evakuasi terhadap korban jika ada
i)
Penentuan
jalur evakuasi
2. Proses
pemadaman dan pengendalian
Ketika
peristiwa kebakaran sudah terjadi, maka tindakan pemadaman secara langsung
sangat tidak efektif dan juga menimbulkan resiko yang amat besar. Jadi langkah
pemadaman dilakukan secara tidak langsung yaitu memutus perambatan atau
penjalaran nyala api.
Kebakaran lahan dan kabut asap telah
mengganggu kehidupan masyarakat. Kerugian akibat kebakaran lahan serta kabut
asap diperkirakan miliaran rupiah. Kerugian tersebut mulai dari sisi kerusakan
lingkungan, terhambatnya kegiatan ekonomi, hingga terganggunya kesehatan warga.
Akibat kebakaran, ribuan hektar hutan dan lahan rusak. Satwa yang menghuni
kawasan yang terbakar juga terancam mati. Di bidang ekonomi, kabut asap
terutama mengganggu jadwal penerbangan. Kabut asap juga menyebabkan kesehatan
masyarakat terganggu karena kualitas udara menurun.
Berkenaan dengan hal tersebut di
atas, Dinas Kehutanan Provinsi Riau telah mengerahkan REGU PEMADAM KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan kebakaran hutan
dan lahan. Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Riau juga telah melakukan
berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla..
1. Menyurati
dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota tentang antisipasi kebakaran
hutan dan lahan.
2. Melakukan
koordinasi dengan Balai Besar KSDA Riau tentang kegiatan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan.
3. Menyurati
pihak Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan tentang antisipasi kebakaran
hutan dan lahan.
4. Melakukan
patroli pemantauan dan pengendalian daerah rawan kebakaran hutan dan lahan pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Melakukan
monitoring kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada Perusahaan
yang bergerak di bidang kehutanan.
6. Melakukan
pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan.
7. Melakukan
kegiatan sosial dengan membagikan masker kepada masyarakat yang terkena dampak
kabut asap.
8. Menyebarkan
Maklumat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, tentang pencegahan kebakaran
hutan dan lahan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di bidang kehutanan,
perkebunan dan pertanian
2.4. Aspek Pradilan Kebakaran Hutan dan Lahan (Gambut)
2.4.1 Penegakan Hukum terhadap Para Pelaku Pembakaran Hutan
dan Lahan
Bahwa
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
telah mengeluarkan beberapa regulasi/kebijakan yang mengatur tentang
kebakaran hutan dan lahan, yaitu:
A. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan.
Peraturan
ini mengamanatkan adanya perlindungan terhadap kawasan hutan agar
penyelenggaraan kehutanan itu sesuai dengan asas dan tujuannya. Peraturan ini
juga mengatur pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada
pihak-pihak yang sengaja membakar hutan. Hal ini dikarenakan kedudukan hutan
sebagai penentu sistem penyangga kehidupan, hutan memberikan manfaat yang besar
bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestarianya. Hutan mempunyai
peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga
keterkaitanya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, tetap
mengutamakan kepentingan nasional.
Sejalan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah,
maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan
kepada pemerintah daerah. Tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten atau Kota.
B. Undang-Undang
Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Dalam
peraturan undang-undang ini memberikan sanksi pidana bagi orang-perorangan yang
sengaja membuka dan atau mengelola lahan dengan cara pembakaran yang
berakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Artinya sudah
sangat jelas di dalam undang-undang ini, baik pihak individu maupun perusahan
yang ingin membuka lahan dengan cara membakar tidak diperkenankan karen dampak
yang timbul akibat kebakaran sangat berbahaya. Sanksi : Pasal 108 Undang-undang
Nomor. 39 Tahun 2014.
C. Undang-Undang
Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengaturan
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan
Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Undang-undang ini mempunyai pokok-pokok pikiran sebagai
berikut:
1.
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup
yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi dan Hak Konsistitusional bagi setiap
warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, Pemerintah, dan seluruh
pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan
hidup Indonesia tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat indonesia
serta mahluk hidup lain.
2.
Negara
Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan
dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi
alam yang tinggi nilainya. Disamping itu Indonesia mempunyai garis pantai
terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia
mempunyai keanekaraggaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu
dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang terpadu dan terintergrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara
berdasarkan wawasan Nusantara.
Indonesia
juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Dampak tersebut meliputi turunya produksi pangan, terganggunya kesediaan air,
tersebarnya hama penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan
laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaraggaman hayati.
Terganggunya ketersedian air inilah yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan
sulit untuk dipadamkan.
Undang-undang
ini sangat mementingkan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan, di dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 menyatakan pembangunan
berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan
hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ketika kita singkronkan
dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, tentunya prinsip yang ada di
dalam undang-undang ini tidak terlaksana, dan apabila ini tidak dicegah mulai
sekarang sangat mungkin terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak buruk bagi
kelangsungan hutan dan kehidupan manusia.
Undang-undang ini juga mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana
bagi pelaku pembakaran lahan. Pasal 108 setiap orang yang melakukan pembakaran
lahan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda
paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00. Yang
mana dalam Pasal 69 tersebut perbuatan yang dilarang adalah melakukan pembukaan
lahan dengan cara membakar.
D. Peraturan
Daerah mengenai Karhutla
Kebakaran
hutan dan lahan terjadi disebagian besar daratan Provinsi Riau sehingga
mendesak dibuatnya beberapa peraturan daerah guna pencegahan kebakaran hutan
dan lahan. Adapun peraturan yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Riau yang
berkaitan dengan karhutla yaitu:
1.
PERGUB
Riau Nomor.27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Asap
Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
Peraturan
Gubernur ini memuat tentang tata cara pengendalian bencana asap akibat
kebakaran hutan dan lahan mengingat bencana asap tidak hanya dirasakan oleh
masyarakat disekitar hutan yang terbakar tetapi sudah dirasakan oleh masyarakat
di negara tetangga.
Pelaksanaan
tatacara pengendalian bencana asap ini akibat kebakaran hutan dan lahan
dilakukan mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana yang dilakukan
oleh organisasi terstruktur yang dibentuk oleh peraturan ini.
2.
PERGUB
Riau Nomor.11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Sebagai
upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan akibat kebakaran
hutan dan lahan harus dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal
instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan
hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten, dan konsisten terhadap pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.
Peraturan
ini sengaja dibentuk untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sebagai
wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap bencana asap yang tidak hanya
melanda daerah sekitar kebakaran tetapi juga melanda negara tertangga. Dalam
peraturan ini dibentuk Tim Reaksi Cepat yang bertugas untuk melakukan
pencegahan serta pemadaman ketika terjadi kebakaran bersama dengan tim lainnya
yang juga dibentuk sebagai pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kedua ketentuan tersebut dibentuk untuk
memfasilitasi pemerintahan dan masyarakat dalam menanggulangi masalah kebakaran
hutan dan lahan.
Namun
dalam praktiknya, penegakan hukum dilapangan sering tidak sesuai dengan
penegakan hukum yang seharusnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan hakim
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam
Putusan Nomor.328/Pid.B/2013/PN.Siak yang menjatuhkan hukuman pidana penjaras
elama 3 bulan penjara kepada Rustam, pelaku pembakaran hutan dan lahan yang
tertangkap tangan sedang melakukan pembakaran lahan di Jalan Lintas RAPP Desa
Sengkemang Koto Gasib, Kabupaten Siak. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum
hanya menuntut pelaku dengan pidana penjara selama 6 bulan. Hal ini tentu
menjadi cerminan bahwa penegakan hukum dilapangan masih sangat lemah meskipun
undang-undang telah menetapkan sanksi pidana minimun khusus terhadap tindak
pidana pembakaran hutan dan lahan.
2.4.2
Pemberian
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus pembakaran lahan hutan
di Riau terhadap 15 perusahaan.
Kepolisian Daerah (Polda) Riau resmi
menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus pembakaran
lahan hutan di Riau terhadap 15 perusahaan. Penghentian penyidikan bertolak
belakang dengan semangat awal polisi yang melakukan penyelidikan hingga telah
menetapkan beberapa tersangka. Pucuk pimpinan Polri mesti memberikan penjelasan
dan klarifikasi utuh kepada masyarakat terkait keputusan tersebut.
Pemerintahan sebelumnya sangat
semangat bakal menuntaskan kasus kebakaran lahan hutan yang menghabiskan ribuan
hektare di berbagai titik api. Bahkan, kementerian kehutanan melakukan
pembahasan serius dengan DPR, khususnya di Komisi IV dalam rangka mengatasi
kebakaran hutan. Belakangan, dengan dihentikannya penyidikan kasus kebakaran
hutan di Riau, justru menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Penyidikan
mestinya tak melulu melalui pendekatan pidana. Namun juga melalui pendekatan UU
Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan.
Menurut Menkompolhukam Luhut Binsar
Panjaitan belum dapat memberikan banyak komentar. Pasalnya, pihaknya akan
meminta penjelasan dari pihak kepolisian setempat, apakah memang karena faktor
pidana sulit ditemukan pelakunya.
Mengenai penghentian penyidikan untuk
15 kasus kebakaran oleh korporasi oleh Polda Riau. Jangan berspekulasi sebelum
mempelajarinya perihal kebijakan itu sebagai bentuk kepastian hukum atau untuk
melindungi para investor. upaya penegakan hukum bukan hanya pidananya saja, memang
itu bisa diefektifkan tapi sudah ada upaya lain seperti pembekuan sampai
pencabutan izin.
Selain itu, perlu adanya
peningkatakan kapasitas dalam penegakan hukum (law enforcement) dari Polri
maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Kepolisian
tingkatkan kemapuan investigasi agar pelaku kebakaran hutan dan lahan jangan
sampai lolos, Perusahaan yang sudah diberi kepercayaan untuk mendapatkan izin
pengelolaan lahan yang luas harus punya kemampuan untuk melindunginya.
"Audit harus terus dilakukan agar perusahaan punya kemampuan mencegah
kebakaran.
Polda Riau pada 2015 menangani 18 perusahaan yang diduga melakukan
pembakaran lahan. Namun, hanya tiga kasus yang melibatkan PT Langgam Inti
Hibrindo, PT Palm Lestari Makmur, PT Wahana Subur Sawit yang dinyatakan lengkap
dan layak untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tiga perusahaan di atas
telah sampai di pengadilan dan bahkan ada perusahaan yang dinyatakan inkrah
meski diputus bebas, yakni PT Langgam Inti Hibrindo.
Sementara itu, 15 perusahaan lainnya
yakni PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama
Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya Timber,
PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD
Bina Jaya Langgam dan PT Rimba Lazuardi. Semuanya adalah perusahaan yang
bergerak di Hutan Tanaman Industri (HTI), sedangkan tiga lainnya yakni PT
Parawira, PT Alam Sari Lestari, PT PAN Uniter dan PT Riau Jaya Utama bergerak
pada bidang perkebunan kelapa sawit.
Mayoritas perusahaan yang di SP3
tersebut bersengketa dengan lahan masyarakat sehingga mementahkan dua alat
bukti yang sebelumnya dapat menjerat sebagai tersangka. Ia mengatakan, Polda
Riau siap meladeni jika ada masyarakat atau lembaga yang berupaya melakukan
praperadilan terkait SP3 kasus itu.
Mengenai SP3 tersebut pada tanggal 19
Oktober 2016 Tim Advokasi yang terdiri dari 10 Orang mewakili warga Pekanbaru
yang merasa dirugikan atas kebijakan terebut. Tim advokasi datang ke Pengadilan
Negeri (PN) Pekanbaru dengan nomor Gugatan No.15/PID/PRA-2016/PN.PBR.(Berita
Riau Pos)
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1.
Hutan
adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi
antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta
menempati daerah yang cukup luas.
2.
Penyebab
Kebakaran Hutan dan Lahan disebabkan oleh dua factor yaitu fktor alam dan factor kesengajaan
manusia.
3.
Kebakaran
hutan dan lahan yang terjadi sudah diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undangan yaitu dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun
2014 Tentang Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 50 ayat (3) huruf d
Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan beberapa peraturan
daerah didaerah sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun penegakan
dilapangan masih sangat lemah.
4.
Pemerintah
belum mengeluarkan kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur dampak dari
pembakaran hutan dan lahan namun berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk
menanggulangi permasalahan pembakaran hutan dan lahan.
3.1 Saran
Merujuk
pada kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran
berupa:
1.
Penegakan
hukum dilapangan harus lebih diperkuat, pemerintah harusnya menerbitkan
undang-undang khusus mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sehingga
dapat menjadi upayapreventif maupun represif dalam penanggulangan masalah
kebakaran hutan dan lahan. Dikarenakan peraturan yang ada dirasa kurang efektif
dalam menanggulangi masalah pembakaran hutan dan lahan.
2.
Pemerintah
harus melibatkan peran serta masyarakat demi meningkatkan pengawasan terhadap
pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
DAFTAR PUSTAKA
Prasetiyo, Teguh. 2012. Hukum
Pidana. Jakarta: Rajawali Pers
Said Sampara, dkk. 2011, Buku
Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media
Syahrin, Alwi. 2009. Beberapa Isu
Hukum lingkungan Kepidanaan. Medan: Softmedia
SetaraPres6. Adhi Prayitno,dkk.
2015. Penguatan Program Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis
Masyarakat. Riau: UR Pres
Arief A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Penerbit
Kanisius. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Dephutbun RI.
Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar
llmu Politik, Jakarta, 2008: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Bisri Ilhami, Sistem Hukum
Indonesia Prinsip-Perinsip &
Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Riau Pos, 20 Oktober 2016.SP3 digugat,kapolda merasa dibantu.hlm 1
dan 3
Harian Umum Haluan Riau, 20 Oktober
2016.SP3 Karhutla digugat .hlm 1 dan
7
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5790a0431e051/kapolri-diminta-klarifikasi-sp3-kasus-15-perusahaan-pembakar-lahan diakses pada tanggal 21 Oktober
2016 Pukul 09.21 Wib
[1]
http://kbbi.web.id/disfungsi
[2]
http://artikata.com/arti-351070-siklis.html
(berhubungan tentang siklus)
LEGENDAQQ .NET
BalasHapusKami Hadirkan Permainan Baru 100% FAIR PLAY Dari LegendaQQ.Net. :) 1 ID Untuk 8 Games :
ADU Q
BANDAR Q
BANDAR POKER
POKER
DOMINO 99
CAPSA SUSUN
SAKONG
BANDAR 66 NEW
Nikmati Bonus-Bonus Menarik Yang Bisa Anda Dapatkan Di Situs Kami LegendaQQ.Net. info Situs Resmi, Aman Dan Terpercaya ^^ Keunggulan LegendaQQ.Net :
- Tingkat Persentase Kemenangan Yang Besar
- Kartu Anda Akan Lebih Bagus
- Bonus TurnOver Atau Cashback Di Bagikan Setiap 5 Hari
- Bonus Referral Dan Extra Refferal Seumur Hidup
- Minimal Deposit & Withdraw Hanya 20.000,-
- Tidak Ada Batas Untuk Melakukan Withdraw/Penarikan Dana
- Pelayanan Yang Ramah Dan Memuaskan
- Dengan Server Poker-V Yang Besar Beserta Ribuan pemain Di Seluruh Indonesia,
- LegendaQQ.Net Pasti Selalu Ramai Selama 24 Jam Setiap Harinya.
- Permainan Menyenangkan Dengan Dilayani Oleh CS cantik, Sopan, Dan Ramah.
Fasilitas BANK yang di sediakan :
- BCA
- Mandiri
- BNI
- BRI
- Danamon
Tunggu Apa Lagi Guyss..
Let's Join With Us At LegendaQQ.Net ^^
Untuk info lebih jelas silahkan hubungi CS kami :
- BBM : 2AE190C9
- Facebook : LegendaqqPoker
Link Alternatif :
- www.legendaqq(dot)net
- www.legendapelangi(dot)com
NB : untuk login android / iphone tidak menggunakan www dan spasi ya boss ^_^
Stainless Steel Case For The HTC Vive
BalasHapusI had titanium trim as seen on tv tried the new titanium watch Stainless Steel Case for the HTC Vive. A gold titanium alloy few titanium dental times we got a good, clean titanium dental implants and periodontics and comfortable grip.